RPP KEPEGAWAIAN

-

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

 

Satuan Pendidikan

:

SMK

Program Keahlian

:

Administrasi

Paket Keahlian

:

Administrasi Pekantoran

Kelas/Semester

:

 XI APK / 1

Mata Pelajaran

:

Administrasi Kepegawaian

Materi Pembelajaran

:

KD 3.3 Mengidentifikasi pangkat dan jabatan pegawai

KD 4.3 Menunjukkan cara menetapkan pangkat dan jabatan pegawai

Alokasi Waktu

:

5 x 5 JP (@ 45 menit)

 

A.   Kompetensi Inti (KI)

1.    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya;

2.    Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia;

3.    Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuanfaktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah

4.    Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

 

B.    Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3   Mengidentifikasi pangkat dan jabatan

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

1.     Mengidentifikasi pengertian pangkat dan jabatan

2.     Menerangkan pangkat dan jabatan

3.     Mengemukakan pangkat dan jabatan

4.     Menganalisis pangkat dan jabatan

 

4.3   Menunjukkan cara menetapkan pangkat dan jabatan pegawai

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

1.      Mengikuti arti pangkat dan tingkat kepangkatan

2.      Menerapkan kenaikan pangkat

3.      Menunjukkan cara menetapkan pangkat dan jabatan pegawai

 

C.    Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran siswa dapat melakukan inventarisasi sarana dan prasarana dengan benar sesuai prosedur

·           Siswa dapat mengidentifikasi pengertian pangkat dan jabatan dengan benar dan santun

·           Siswa dapat menerangkan pangkat dan jabatan dengan jujur dan santun

·           Siswa dapat mengemukakan pangkat dan jabatan dengan bertanggung jawab

·           Siswa dapat menganalisis pangkat dan jabatan dengan disiplin dan jujur

·           Siswa dapat mengikuti arti pangkat dan tingkat kepangkatan dengan benar dan santun

·           Siswa dapat menerapkan kenaikan pangkat dengan jujur dan santun

·           Siswa dapat menunjukkan cara menetapkan pangkat dan jabatan pegawai dengan bertanggung jawab

 

D.   Materi Pembelajaran

1.         Pengertian pangkat dan jabatan

2.         Kenaikan pangkat

3.         Pengangkatan dalam pangkat

4.         Pengertian Jabatan

5.         Pejabat yang berwenang dalang jabatan tertentu







DOWNLOAD

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadaan Sarana dan Prasarana

-
  PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dlam manajemen sarana dan prasarana yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 1. Pengertian Pengadaan Sarana dan Prasarana     Filosofi pengadaan sarana dan prasarana adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, yang dilakukan oleh pemikiran logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.     a. Menurut Andrian Sutedi, : Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dinginkan dengan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan bersama yang meliputi harga, waktu dan kesepakatan lainnya.     b. Menurut Gunawan  Pengadaan sarana dan pras
Baca selengkapnya

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KAIDAH KEARSIPAN

-
  NORMA STANDAR PROSEDUR KAIDAH KEARSIPAN A. NORMA KEARSIPAN     Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Norma kearsipan di Indonesia diatur dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah . contoh Norma kearsipan  adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2009  tentang " Ketentuan Umum Kearsipan" pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok Kearsipan Bab I pasal 1, Keputusan President Republik Indonesia No.26 Tahun 1974, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1979, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 1990, dan Peraturan Republik Indonesia No. 34 tahun 1973. B. STANDAR KEARSIPAN     Standar Prosedur kearsipan adalah suatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan, Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai suatu patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. contohnya standar kearsipan ya
Baca selengkapnya

SURAT MASUK AGENDA DAN KARTU KENDALI

-
Gambar
MELAKUKAN PENANGANAN SURAT MASUK Surat dalam suatu instansi perusahaan merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai/ pejabat baik secara intern maupun secara timbal balik dengan pihak luar. Surat merupakan sarana komunikasi yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Informasi yang termuat di dalam surat sangat berpengaruh terhadap kalannya aktivitas sebuah organisasi atau kantor. Besar kecilnya suatu kantor dapat dilihat dari besar kecilnya arsu surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Surat perlu diurus dengan baik agar tidak rusak atau hilang. A. Penanganan Surat Masuk Buku Agenda     Surat Masuk adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi atau instansi yang berasal dari seseorang atau organisasi lain. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah menyatakan bahwa " Surat Masuk adalah semua surat dinas yang diterima. Sistem Pengu
Baca selengkapnya