REGULASI SARANA DAN PRASARANA XI

-

 REGULASI SARANA DAN PRASARANA


1. PENGERTIAN REGULASI 

    Menurut KBBI pengertian regulasi adalah sebuah peraturan adapun pengertiannya secara lengkap adalah suatu cara untuk mengendalikan sekelompok manusia dengan suatu aturan tertentu.

2. Regulasi Sarana dan Prasrana

    a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

a. Standar Sarana dan Prasarana kantor adalah pedoman yang dipakai sebagai ukuran baku, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.

b. Sarana dalah fasilitas yang secara langsung befungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 

c. Prasarana adalah fasilita yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.

d. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi  persyaratan estetika.

e. Ruang penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.

f. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai denga kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

g. Ruang pusat Closed Circuit Television yang selanjutnya disebut CCTV adlah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera.


BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

Asas standar sarana dan prasarana kantor :

a. tertib

b. adil

c. transparan

d. efisien dan efektif

e. manfaat

f. keselamatan

g. kesejahteraan

h. kepatuhan

i. akuntabel

Pasal 3

Maksud penyusun standar sarana dan prasarana kantor

a. Kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.

b. Keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor.

c. Kelancaran proses pekerjaan.

d. Kelancaraan tugas pengawawasan dan pengamanan.

e. Kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Tujuan Penusunan standar sarana dan prasarana

a. Menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja.

b. Mewujudkan penataan yang bernilai estetika.

c. Menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur.

d. Mewujudkan sarana dn pasarana kantor sesuai standar.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan menteri ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model/tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi.


BAB III
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 


Pasal 6

Standar sarana dan prasarana kantor

Pasal 7

a. Ruang kantor

b. Ruang kerja

c. Standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud  pada ayat 1 tercantum pada lampiran I Peraturan Menteri.

Pasasl 8

a. Ruang Penunjang

b.  Standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud  pada ayat 1 tercantum pada lampiran II Peraturan Menteri.

Pasal 9

a. Guna kelancaran pelaksanaan tugas, bagi petugas dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas.

b. Kendaraan dinas

c. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabata.

d. Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum pada lampiran III Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan anggaran yang tersedia.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan supaya setiap orang mengetahuinya.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengadaan Sarana dan Prasarana

-
  PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dlam manajemen sarana dan prasarana yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 1. Pengertian Pengadaan Sarana dan Prasarana     Filosofi pengadaan sarana dan prasarana adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan, yang dilakukan oleh pemikiran logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.     a. Menurut Andrian Sutedi, : Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dinginkan dengan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan bersama yang meliputi harga, waktu dan kesepakatan lainnya.     b. Menurut Gunawan  Pengadaan sarana dan pras
Baca selengkapnya

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KAIDAH KEARSIPAN

-
  NORMA STANDAR PROSEDUR KAIDAH KEARSIPAN A. NORMA KEARSIPAN     Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Norma kearsipan di Indonesia diatur dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah . contoh Norma kearsipan  adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2009  tentang " Ketentuan Umum Kearsipan" pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok Kearsipan Bab I pasal 1, Keputusan President Republik Indonesia No.26 Tahun 1974, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 tahun 1979, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 1990, dan Peraturan Republik Indonesia No. 34 tahun 1973. B. STANDAR KEARSIPAN     Standar Prosedur kearsipan adalah suatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan, Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai suatu patokan dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu di suatu instansi. contohnya standar kearsipan ya
Baca selengkapnya

SURAT MASUK AGENDA DAN KARTU KENDALI

-
Gambar
MELAKUKAN PENANGANAN SURAT MASUK Surat dalam suatu instansi perusahaan merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai/ pejabat baik secara intern maupun secara timbal balik dengan pihak luar. Surat merupakan sarana komunikasi yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Informasi yang termuat di dalam surat sangat berpengaruh terhadap kalannya aktivitas sebuah organisasi atau kantor. Besar kecilnya suatu kantor dapat dilihat dari besar kecilnya arsu surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Surat perlu diurus dengan baik agar tidak rusak atau hilang. A. Penanganan Surat Masuk Buku Agenda     Surat Masuk adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi atau instansi yang berasal dari seseorang atau organisasi lain. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah menyatakan bahwa " Surat Masuk adalah semua surat dinas yang diterima. Sistem Pengu
Baca selengkapnya